Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus berkomitmen untuk menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan energi terbarukan untuk kendaraan bermotor. Saat ini, pembahasan peta jalan tersebut ada di kendali Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“[Roadmap itu] masih tetap ada, di Kementerian ESDM,” kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan kepada Bisnis.
Meskipun tidak memegang control pembahasan, Kementerian Perindustrian tetap memberikan masukan terkait dengan pengembangan bahan bakar ini. Putu menjelaskan, bahan bakar alternatif itu harus sejalan dengan misi pemerintah untuk menekan emisi.
“Tuntutan saat ini adalah emisi rendah sehingga diharapkan pengembangan bahan bakar alternatif juga akan mengarah kesana,” ujarnya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menambahkan, teknologi kendaraan masa depan mengarah pada advance diesel atau petrol engine, bahan bakar alternatif (biofuel), bahan bakar gas, hybrid, kendaraan listrik, dual fuel (gasoline-gas), dan fuelcell (hydrogen).
Dari sisi industri, pemerintah mendorong produsen untuk terus berinovasi mengembangkan kendaraan ramah lingkungan, sebagai salah satu upaya untuk menurunkan emisi sebesar 29% pada 2030 mendatang.
Baca Juga
Menurutnya, pengembangan itu harus dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal pemerintah memprioritaskan kendaraan bermesin listrik dan mobil hybrid. “Penerapannya harus bertahap, tidak secara langsung,” katanya.
Baca Juga: Pasar Akan Dorong Penggunaan Energi Bersih
Untuk saat ini, teknologi hybrid merupakan pilihan yang paling rasional untuk segera dikembangkan oleh produsen. Apalagi, sejumlah agen pemegang merek telah memasarkan mobil hybrid di Indonesia sejak beberapa tahun lalu.
Airlangga menjelaskan, untuk pengembangan kendaraan listrik murni sedikit membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menyiapkan infrastruktur dan teknologi baterai yang sesuai.
Dia menambahkan, pengembangan mobil listrik harus diawali dengan teknologi baterai, motor induksi, dan piranti lunak (software). Mobil listrik ini telah termuat dalam peta jalan Kementerian Perindustrian untuk pengembangan industri otomotif nasional. "Secara logika hybrid lebih siap karena tidak membutuhkan tambahan infrastruktur," ujarnya.
Sebagai salah satu upaya untuk menggenjot pengembangan dan penjualan mobil hybrid, saat ini pemerintah tengah menyusun penyesuaian tarif pajak. Tujuannya agar harga jual kendaraan jenis ini lebih terjangkau.
Rencananya ada dua pos tarif pajak yang akan dipangkas, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBm) dan bea masuk untuk importasi produk. "Sedang kami bicarakan dengan Kementerian Keuangan, nanti PPnBm dan bea masuk akan ada insentif," katanya.
Untuk tahap awal, sambung Airlangga, distribusi mobil hybdir akan dibuat secara bertahap, yang dimulai dari importasi secara utuh atau completely built up (CBU), kemudian completely knock down (CKD) atau impor terurai, dan kemudian meningkat menjadi incompletely knock down (IKD).
Pemerintah menargetkan pada 2025 mendatang produksi dan penjualan dari kendaraan yang masuk kedalam program low carbon emission vehicle (LCEV), termasuk listrik dan hybrid, bisa mencapai 20% dari total produksi atau sebanyak 400.000 unit.
