Bisnis.com, JAKARTA – Infrastruktur masih menjadi tantangan pemerintah dalam mengembangkan mobil listrik. Pasalnya, kendaraan jenis ini membutuhkan fasilitas pengisian baterai yang cukup banyak.
Selain infrastruktur, masalah perpajakan juga menjadi kendala karena selama ini acuan dalam menerapkan pajak kendaraan yang berlaku di dalam negeri menggunakan kubikasi mesin.
"Yang harus disiapkan adalah sarana, prasarana, infrastrukturnya terutama stasiun pengisian, begitu juga skema pajak," kata Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto kepada Bisnis.
Pengembangan mobil listrik menurutnya harus diiringi dengan adanya regulasi yang mengatur tentang penggunaan kilowatt sebagai acuan perpajakan kendaraan bermotor. Menurutnya, produsen saat ini tengah menunggu pemerintah untuk menyiapkan dua poin tersebut. "Dari sisi kesiapannya sudah siap, termasuk untuk merakit."
Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan saat ini pemerintah terus mengembangkan roadmap kendaraan hybrid dan listrik. Roadmap itu menurutnya akan mencakup soal tarif perpajakan.
Baca Juga: Pasar Akan Dorong Penggunaan Energi Bersih
Baca Juga
Dia menjelaskan, dari sisi nilai kendaraan hybrid memang lebih mahal karena menggunakan dua jenis mesin yakni mesin konvensional dan mesin listrik. Sehingga, beban produksi dan harga jual kendaraan jenis ini akan lebih mahal.
Cara yang akan ditempuh pemerintah untuk mendukung pengembangan dan penggunaan kendaraan jenis ini adalah dengan memberikan keringanan pajak. "Ini juga sedang kami bahas. Kemenperin sedang menyusun peta jalannya," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji peta jalan pengembangan kendaraan listrik. Untuk jenis ini, maka persiapan infrastruktur harus secepatnya dibenahi. "Pengembangan terus kami lakukan. Tahapannya sedang disusun oleh Kementerian Periondustrian."
Airlangga menambahkan, yang menjadi prioritas untuk saat ini adalah mobil hybrid. Pertimbangannya, mobil jenis ini lebih sederhana karena menggunakan sistem internal charging sehingga tidak membutuhkan infrastruktur tambahan dari sector listrik.
Sementara itu, untuk pengembangan mobil listrik pemerintah masih mengembangkan teknologi baterai terlebih dahulu. Setelah teknologi baterai diselesaikan, maka pengembangan akan dilakukan pada bagian mesin kendaraan.
"Kami mengembangkan targetnya 2019-2025 itu pengembangan teknologi baterai maupun pengembangan daripada motor induk," ujarnya.
