Bisnis.com, TOKYO - Tiga perempat perusahaan Jepang tidak memiliki rencana untuk membentuk komite yang mengawasi kompensasi atau nominasi eksekutif, sebuah jajak pendapat Reuters menemukan, mencerminkan ketidakpedulian untuk meningkatkan tata kelola setelah penangkapan mantan bos Nissan Carlos Ghosn.
Ghosn, yang diakui karena menyelamatkan Nissan Motor Co Ltd dari kebangkrutan 2 dekade lalu, telah didakwa dengan mengecilkan gajinya selama 8 tahun dan sementara mentransfer kerugian keuangan pribadi ke buku-buku produsen mobil.
Dia telah ditahan di pusat penahanan selama lebih dari dua bulan dan pengacaranya mengatakan dia mungkin tidak akan diadili setidaknya selama 6 bulan.
Ghosn membantah melakukan kesalahan. Baik Nissan dan afiliasinya Mitsubishi Motors Corp tetap mencabut gelarnya, dan kepemimpinannya yang berkelanjutan dari afiliasi Prancis Renault SA tidak pasti.
Kasus ini telah membawa masalah tata kelola Nissan ke permukaan, dengan kritik mengatakan ada beberapa suara yang benar-benar independen di dewan yang mampu mempertanyakan kepemimpinan dan melihat keluar untuk kepentingan pemegang saham biasa. Beberapa manajer yang disurvei setuju.
"Saya terkejut bahwa tata kelola internal Nissan atas para eksekutifnya praktis tidak berfungsi," tulis seorang manajer grosir dalam survei.
Sejak penangkapan Ghosn pada 19 November, dewan Nissan telah membentuk komite khusus untuk meningkatkan tata kelola, yang melibatkan para ahli independen eksternal, dan yang kemungkinan akan merekomendasikan peningkatan anggota dewan eksternal dan pembentukan komite untuk mengawasi kompensasi.
"Nissan mengakui bahwa kesalahan yang dilakukan oleh mantan ketuanya Carlos Ghosn dan mantan wakil direktur Greg Kelly dimungkinkan oleh kekurangan dalam tata kelola perusahaan perusahaan," kata juru bicara Nissan kepada Reuters.
“Tujuan dari komite ini adalah untuk menemukan akar penyebab kesalahan ini dan memberikan rekomendasi untuk menciptakan kerangka kerja tata kelola yang lebih kuat dan berkelanjutan yang layak bagi perusahaan global terkemuka.”
Sekitar 64% perusahaan dalam Survei Korporat Reuters tidak memiliki rencana untuk membuat kompensasi atau komite nominasi, sedangkan 12% mempertimbangkan masalah tersebut. Komite-komite semacam itu ada di 21% perusahaan yang merespons dan 3% berencana untuk memperkenalkan komite segera.
“Kami memperkuat kepatuhan, tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa pelanggaran tidak akan terjadi,” tulis seorang manajer perusahaan jasa.
Namun, 87% responden percaya bahwa perusahaan mereka tidak akan menghadapi masalah yang sama dalam hal kompensasi eksekutif, survei 7-16 Januari menunjukkan.
Survei Perusahaan Reuters, yang dilakukan setiap bulan untuk Reuters oleh Nikkei Research, mensurvei 480 perusahaan besar dan menengah dengan manajer merespons dengan syarat anonimitas. Sekitar 250 menjawab pertanyaan tentang tata kelola perusahaan.
GAJI CEO
Gaji eksekutif tinggi adalah topik yang sensitif di Jepang, di mana konsumsi yang mencolok disukai dan kesenjangan kekayaan diperdebatkan. Chief executive officer Jepang rata-rata hanya dibayar 11% dari rekan-rekan mereka di A.S., menunjukkan laporan oleh ahli strategi CLSA Jepang Nicholas Smith.
Survei Reuters menemukan 38% responden percaya gaji eksekutif di Jepang akan naik ke tingkat tertentu, dengan 3% mengatakan itu harus dinaikkan secara substansial. Sekitar 56% melihat tidak perlu mengubah gaji eksekutif dan 2% mengatakan itu harus dikurangi sedikit.
"Di perusahaan Jepang, kesenjangan gaji yang besar dalam perusahaan yang sama menyebabkan motivasi yang lebih rendah di antara karyawan," tulis seorang manajer pembuat alat transportasi dalam Survei Perusahaan.
Ghosn melaporkan pembayaran pada tahun keuangan terbaru US$ 16,9 juta dari Nissan, Renault dan Mitsubishi menjadikannya salah satu eksekutif paling bergaji di perusahaan mobil global.
Kode penatalayanan yang diperkenalkan di Jepang pada 2014 telah mendorong manajer dana domestik untuk lebih aktif mempertanyakan dewan dan manajemen.
Tetapi perusahaan-perusahaan Jepang tidak diharuskan untuk memiliki komite kompensasi dan hanya 26% dari perusahaan yang terdaftar melakukannya, dengan praktik yang lebih umum di antara perusahaan-perusahaan besar, kata Smith CLSA.
Jepang merosot tiga peringkat ke urutan ketujuh dalam peringkat tata kelola perusahaan di Asia yang dipantau secara luas, mengikat India dan mendekam di belakang negara-negara termasuk Thailand dan Malaysia, menurut survei dua tahunan oleh CLSA dan Asosiasi Tata Kelola Perusahaan Asia.
Laporan tersebut menemukan bahwa sementara upaya Jepang untuk meningkatkan tata kelola dengan memperkenalkan pengawasan tingkat dewan yang lebih baik melalui direktur independen dan komite audit terlihat bagus di atas kertas, kenyataan ruang dewan tidak banyak berubah di banyak perusahaan.
