Bisnis.com, JAKARTA --- Produsen otomotif asal Amerika Serikat (AS) Ford merespons positif rencana pemerintah Indonesia yang akan melonggarkan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sebab, hal itu berpotensi memudahkan Ford jika ingin membangun pabrik di RI/
PT RMA Indonesia, agen pemegang merek Ford di Indonesia mengungkapkan, perseroan meyakini bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk terus mendorong iklim investasi yang kondusif serta pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
Country Manager RMA Indonesia Toto Suharto mengatakan, Ford memiliki komitmen yang kuat untuk secara konsisten berperan aktif dalam upaya peningkatan dan kemajuan industri otomotif di Indonesia.
"Relaksasi TKDN akan sangat membantu kami untuk mengembangkan bisnis ke depannya," ujar Toto kepada Bisnis, Sabtu (12/4/2025).
Lebih lanjut, dia mengatakan, hal ini akan diwujudkan dengan secara konsisten meningkatkan inovasi melalui kehadiran kendaraan-kendaraan tangguh yang mampu mendukung mobilitas serta produktivitas masyarakat Indonesia.
Kendati demikian, Toto menjelaskan bahwa untuk membangun pabrik di Indonesia perlu berbagai analisis dan pertimbangan matang yang melibatkan berbagai pihak secara global.
Baca Juga
"Dari sudut pandang kami, sebagai bagian integral dari industri otomotif Indonesia, Ford RMA Indonesia memiliki harapan besar untuk terus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan sektor ini di masa depan," pungkasnya.
Perlu diketahui, sejauh ini Ford masih mengimpor mobil secara utuh (completely built up/CBU) dari Thailand. Beberapa model yang diimpor yakni Ford Ranger XL, Ranger Raptor, dan Everest.
Mengacu data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Ford tercatat mengimpor kendaraan sebanyak 71 unit pada Januari-Februari 2025.
Sementara itu, penjualan Ford secara wholesales pada 2 bulan pertama 2025 sebanyak 102 unit, atau turun 37,4% dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebanyak 163 unit.
Prabowo Mau Longgarkan TKDN
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada jajaran kementerian/lembaga untuk merevisi aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realistis guna meningkatkan daya saing.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Menurutnya, TKDN yang dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa.
"Tetapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).
