Motif Politik Di Balik Program Mobil Murah

Bisnis.com, JAKARTA -  Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelihat Harapan Profesor Tjipta Lesmana menilai ada motif politik di balik peluncuran program mobil murah oleh pemerintah, setidaknya untuk pencitraan Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini (kebijakan mobil murah) terkait Pemilu 2014 untuk pencitraan SBY. Program Beras untuk Rakyat Miskin dan Bantuan Sosial sudah diluncurkan lalu sekarang mobil murah untuk golongan menengah," kata Tjipta di Gedung DPD RI, Jakarta, kepada Antara.

Tjipta mengemukakan hal itu dalam diskusi bertajuk "96 Anggota DPD Mempertanyakan Ihwal Mobil Murah ke Presiden" yang juga dihadiri Ketua Badan Kehormatan DPD RI AM Fatwa dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Tjipta mengatakan pencitraan itu ditujukan agar masyarakat mendukung Partai Demokrat yang dicitrakan memperhatikan kepentingan masyarakat. Selain itu, menurut dia, kebijakan itu juga untuk menjegal langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju dalam Pilpres 2014.

"Kebijakan itu akan menjegal Jokowi karena menambah kemacetan ibu kota, sedangkan dia (Jokowi) sedang fokus menciptakan transportasi massal," tegasnya.

Tjipta menilai seharusnya pemerintah pusat mendukung terciptanya transportasi massal, bukan dengan program mobil murah. Dia mencontohkan program Mass Rapid Transportation Pemprov DKI harus didukung pemerintah pusat agar selesai dalam tiga tahun.

Dia juga meminta pemerintah memperhatikan hak menyatakan pendapat yang digulirkan 96 anggota DPD terkait kebijakan mobil murah. Presiden SBY, menurut dia, harus menjelaskan secara langsung kebijakan itu.

Ketua BK DPD RI AM Fatwa mengatakan hak menyatakan pendapat tersebut disebabkan ada beberapa alasan, antara lain tingginya permintaan mobil murah di tengah produksi minyak yang menurun menyebabkan semakin tingginya subsidi.

Selain itu, menurut dia, pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia mencapai kisaran 12%  pada tahun 2012. Sementara itu pertumbuhan ruas jalan hanya mencapai 0,01 persen dan dari total jalan nasional sepanjang 38.500 kilometer di seluruh Indonesia, 3.800 kilometer di antaranya rusak.

"Kami mempertanyakan bagaimana kejelasan mengenai kebijakan mobil murah yang dikeluarkan pemerintah," ujarnya.

Fatwa menegaskan hak bertanya itu digunakan karena sebenarnya banyak persoalan yang harus dipertanyakan kepada pemerintah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menilai titik lemah saat ini adalah infrastruktur, khususnya jalur darat.

Menurut dia, perlu perubahan pola pikir terkait usaha mengatasi kemacetan yaitu menyediakan transportasi umum yang representatif, aman, nyaman, dan terjangkau.