Bisnis.com, JAKARTA - Lonjakan kasus kematian di jalan raya akibat gangguan yang terjadi saat berkemudi mendesak pemerintah Amerika Serikat, melalui Departemen Perhubungan, untuk merilis proposal yang memerintahkan paraprodusen ponsel pintar untuk menambahkan sejumlah fitur ke dalam produknya yang mampu memblokir video yang muncul serta mencegah penggunaan short message service (SMS) saat sedang mengemudi.
"Saat jutaan warga Amerika memenuhi jalan untuk bersilaturahmi dalam rangka Thanksgiving, banyak para pengemudi yang terancam (keselamatannya) akibat terganggu oleh ponsel mereka ketika berkendara," kata Menteri Perhubungan AS, Anthony Foxx seperti dikutip[ dari Bloomberg, Kamis (24/11/2016).
"Proposal pedoman standar yang didasarkan pada penelitian terbaik yang telah dilakukan akan membantu para desainer perangkat komunikasi dalam menciptakan produk yang dapat mengurangi gangguan di jalan," ujarnya.
Tercatat setidaknya telah ada 3.500 kasus kematian di jalan raya akibat gangguan ponsel pada tahun lalu. Tentu saja, langkah pemerintah tersebut juga memiliki implikasi bagi perusahaan teknologi raksasa seperti Apple Inc dan Alphabet Inc milik Google yang tengah mengembangkan sistem teknologi berkendara.
Di antara sejumlah standar yang diajukan oleh National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), pemerintah meminta para produsen untuk menciptakan fitur 'driver mode' yang mampu membatasi sejumlah fungsi saat transmisi kendaraan berubah dari 'parkir' menjadi 'berjalan'. Selain itu, aplikasi peta dapat ditampilkan pada ponsel pengemudi untuk navigasi.
Consumer Technology Association (CTA) AS, yang merupakan asosiasi perdagangan dengan sejumlah produsen ponsel pintar papan atas turut tergabung di dalamnya seperti Apple Inc dan Samsung Electronics Co., menilai proposal standar tersebut sebagai langkah yang ekstrim.
President CTA, Gary Shapiro menyatakan bahwa peraturan yang berlebihan tersebut dapat menggagalkan solusi inovatif yang dapat membantu pengemudi untuk membuat keputusan yang lebih aman saat berkendara.
"Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk menentukan desain aplikasi ponsel pintar ataupun perangkat lainnya yang diaplikasikan di dalam kendaraan," tegasnya.
