Bisnis.com, JAKARTA – BMW Group Indonesia menyatakan tidak tertarik mengikuti program percepatan pengembangan industri kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai yang digaungkan pemerintah melalui Perpres No. 55/2019.
Direktur of Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania mengatakan bahwa meski program itu menjanjikan sejumlah insentif fiskal, tetapi terdapat sejumlah kendala yang menghalangi masuknya BMW ke dalam program itu.
Dia mengatakan aturan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang akan meningkat setiap tahunnya menyulitkan BMW untuk ikut program itu. Pasalnya, mobil listrik BMW tidak dirakit di Indonesia atau menggunakan komponen lokal.
“Mobil BMW i3 ini contohnya, sudah menggunakan tenaga air, tenaga udara juga, dan kendaraan itu sendiri bisa didaur ulang 90% dari mulai joknya, plastik di dalamnya, jadi tidak mungkin dirakit di Indonesia,” katanya, Kamis (10/10/2019).
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu turunan aturan teknis dari peraturan presiden tersebut. Pihaknya mengapresaiasi insentif lain yang diberikan khusus untuk mobil listrik, seperti terbebas dari aturan ganjil genap dan infrastruktur pengisian daya.
Dia mengatakan model BMW i3 yang kini dipasarkan di Indonesia mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari publik. Para konsumen, lanjutnya, berasal dari kalangan korporasi, kedutaan besar negara lain, hingga konsumen yang mengedepankan sisi praktis.
“Kita kan BMW kendaraan premium, secara jumlah itu masih sangat niche, apalagi kita bicara soal BMW i3. Saat ini konsumennya korporasi, kedutaan, dan kemudian juga memang orang-orang yang ingin praktis,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa para konsumen cukup puas dengan mobil ini lantaran nilai ekonomisnya. Dibandingkan dengan mobil berbahan bakar, biaya operasionalnya jauh lebih rendah. Biaya 1 liter bensin, katanya, setara dengan biaya penggunaan mobil listrik itu selama sehari.
