Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah India melakukan investigasi terhadap produsen mobil asal China, BYD mengenai pembayaran pajak untuk impor suku cadang.
Dilansir dari Reuters pada Rabu (2/8/2023), Direktorat Intelijen Pendapatan (DRI) India menduga pembayaran pajak dari BYD kurang dari 730 juta rupee atau US$9 juta, di tengah rencana ekspansinya.
India memungut pajak impor untuk kendaraan utuh sebesar 70 persen atau 100 persen berdasarkan nilai dari kendaraan tersebut. Sementara untuk impor suku cadang yang nantinya akan dirakit secara lokal menjadi EV dipungut sekitar 15 persen atau 15 persen.
Meski demikian, tarif rendah tersebut hanya berlaku jika suku cadang seperti baterai atau motor diimpor tanpa dipasang pada sasis kendaraan.
Sementara sebuah sumber Reuters mengatakan BYD belum memenuhi kewajiban membayar 70 persen atau 100 persen pajak yang bergantung pada nilai mobilnya.
Adapun pihak BYD telah menyetor kekurangan pajak tersebut setelah adanya temuan dari DRI, tetapi penyelidikan masih berlangsung dan ada potensi pengenaan biaya dan denda pajak tambahan.
Baca Juga
Langkah BYD yang mengajukan proposal investasi US$1 miliar untuk merakit mobil lokal di India pun mendapat pengawasan ketat dari pemerintah India. Pengawasan ini terjadi seiring adanya aturan yang lebih ketat mengenai investasi asing dari negara-negara yang berbatasan dengan India termasuk China.
Pihak BYD pun telah menanamkan modal lebih dari US$200 juta di India untuk menjual SUV listrik Atto 3 dan e6 EV ke pasar corporate fleets dan berencana meluncurkan sedan EV Seal pada akhir 2023.
Penjualan mobil listrik BYD di India pun telah mencapai 1.960 sejak memulai pemasarannya pada 2022.
Perkara pajak BYD inipun muncul seiringan dengan kabar batalnya investasi mobil listrik dari pabrikan China tersebut. Pemerintah India menolak aliran dana dari BYD, mengingat hubungan yang memanas dengan China di perbatasan.
