Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah tengah mengkaji dan menyiapkan kebijakan pengadaan barang khususnya kendaraan bermotor dengan menyasar kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Hal itu bertujuan merangsang industri otomotif khususnya kendaraan hibrida dan kendaaan listrik yang harganya saat ini masih mahal.
Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera mengatakan, pemerintah bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sedang mengembangkan sustainable public procurement. Saat ini beberapa produk yang telah diaplikasikan dalam belanja pemerintah ialah kertas, lampu dan pendingin ruangan. Ke depan diarahkan untuk kendaraan bermotor yang ramah lingkungan.
“Misalnya eselon II dikasih jatah kendaraan bermotor Rp500 juta, kalau yang lebih ramah lingkungan dia bisa dikasih platfon Rp800 juta misalnya. Ini juga akan mendorong sektor industri, ini akan kita kembangkan dari sisi pemerintah,” ujarnya pada diskusi Carbon Tax Untuk Sektor Transportasi di Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Baca Juga
Dida menyebutkan hakikat kendaraan ramah lingkungan seperti hibrida atau kendaraan listrik biaya produksinya sejauh ini masih mahal. Hal itu disebabkan teknologi yang dikembangkan masih tergolong baru sehingga belanja pemeirntah dapat menjadi cara mengembangkan kendaraan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dia menyebutkan telah tersedia perpres yang mengatur agar belanja pemerintah lebih kepada aspek berkelanjutan dari sisi lingkungan, ekonomi dan sosial. Pemerintah bersama LKPP dan KPPU terus mematangkan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan satu atau dua kelompok saja.
“Ini lagi digodok, mudah-mudahan 1 tahun atau 2 tahun ini bisa keluar. Bebas pajak misalnya tapi harga kendaraan masih mahal. Kalau tidak ada kebijakan tentu pemerintah sulit karena bisa jadi temuan KPK juga,” tambahnya.
