Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan tengah melakukan uji coba penerapan elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe (e-SRUT) pada sepeda motor. Layanan itu bertujuan mempercepat proses administrasi bagi pelaku usaha otomotif sekaligus mengoptimalkan PNBP.
Direktur Sarana Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sigit Irfansyah mengatakan, pemerintah terus mencoba meningkatkan pelayanan kepada pelaku industri dengan melalui elektronik SRUT (e-SRUT).
“Baru mulai 1 Juli kemarin untuk sepeda motor sehingga lebih cepat. Kami baru mulai untuk sepeda motor, setelah uji coba kalau lancar, awal tahun depan seluruh kendaraan pakai elektronik,” ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Sigit menjelaskan, uji coba e-SRUT menyasar sepeda motor karena kendaraan roda dua merupakan klien terbesar. Hal itu tidak lepas dari produksi kendaraan roda dua yang jauh lebih besar dari pada mobil.
Dia optimis, jika semua berjalan lancar maka penerapan pada sektor kendaraan roda empat atau lebih akan lebih mudah. Pasalnya, jumlah produksi kendaraan lebih rendah dibandingkan sepeda motor di Tanah Air.
“Agen Pemegang Merek [APM] sudah menuntut ini lama sekali, mereka bisa melakukan banyak penghematan dan paperless tidak ada lagi biaya gudang karena digital dan bisa langsung dicetak di diler masing-masing,” tambahnya.
Sigit melanjutkan, selama ini 2 tahun terakhir layanan SRUT terkendala sehingga tidak maksimal dalam hal penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Saat ini, BPK tengah melakukan audit besaran tagihan PNBP kepada APM untuk penerbitan SRUT pada 2017 dan 2018 lalu.
Menurutnya, melalui layanan e-SRUT pelayan kepada APM semakin baik dan efisien. Di sisi lain, pemerintah akan lebih optimal memungut biaya SRUT karena semua dilakukan secara daring (online).
Sigit menjelaskan, jumlah PNBP akan berbanding lurus dengan penjualan kendaraan. Pasalnya, setiap pembelian kendaraan dokumen SRUT merupakan suatu syarat untuk memastikan kenyamanan konsumen lantaran kendaraan itu sesuai dengan uji tipe.
“Tergantung produksi dikalikan tarif, misalnya sepeda motor sehari 20.000 dikalikan tarifnya Rp100.000. Kemudian mobil juga begitu dikalikan tarifnya,”paparnya.
Adapun, merujuk pada PP No.15/2016, biaya penerbitan SRUT ialah Rp100.000 untuk sepeda motor, Rp500.000 untuk mobil penumpang dan Rp250.000 untuk mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan kereta gandengan.
SRUT merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Kemenhub sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor yang dibuat dan atau dirakit dan atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
Sekadar gambaran, sepanjang 2018 total penjualan sepeda motor menurut data Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI) sebanyak 6,3 juta unit, sementara penjualan ritel kendaraan dari anggota Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebanyak 1,15 juta unit.
