Bisnis.com, JAKARTA - Jargon mobil nasional (mobnas) datang silih berganti dari masa ke masa, mulai dari Timor di era Presiden ke-2 Soeharto, Esemka di era Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, hingga kini Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang getol menggaungkan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero).
Kendati demikian, sejatinya, hanya Timor yang pernah menyandang status sebagai mobil nasional. Kala itu, Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional.
Instruksi itu meminta Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk secepatnya mewujudkan industri mobil nasional.
Berdasarkan catatan Bisnis, pada 1996, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto pertama kali memperkenalkan mobil Timor kepada ayahnya, Soeharto, Presiden ke-2 Indonesia. Mobil itu diperkenalkan langsung di Istana Negara beberapa tahun sebelum Soeharto lengser.
Hari itu, Senin 26 Februari 1996, di Gedung Bina Graha, Istana Negara, Jakarta Pusat, Presiden Soeharto duduk di belakang setir salah satu mobil Timor, yang dibesut putra bungsunya, dengan senyum khas tersungging di wajahnya.
Baca Juga
Soeharto tengah mencoba mobil Timor yang diperuntukkan bagi Kepolisian Daerah Metro Jaya, pada Senin (27/2/1996) di Gedung Bina Graha, Istana Negara, Jakarta / Bisnis.com
Tommy Soeharto melalui salah satu perusahaannya, PT Timor Putra Nasional dengan menggandeng perusahaan asal Korea Selatan, Kia Motors Corp. Program Mobnas Timor memang menjadi proyek prestisius bagi Tommy Soeharto. Visinya untuk menghadirkan mobil nasional dengan harga terjangkau itu pun diupayakan dengan gigih.
Nah, demi memuluskan proyek ambisiusnya itu, Tommy bahkan siap merelakan sebagian sahamnya di Automobili Lamborghini kepada Volkswagen (VW) Jerman. Maklum saja, pengembangan proyek mobil nasional (mobnas) Timor membutuhkan dana tak sedikit, yaitu US$150 juta.
Mobnas Timor digadang-gadang menjadi sedan termurah di kelasnya. Harganya, sekitar Rp35 juta, dibandingkan dengan kendaraan sejenis buatan Jepang, yang banderolnya sudah di atas Rp70 juta.
Timor diluncurkan dengan dua kelas: Timor S-515 dan Timor S-515i SOHC. Masing memiliki dapur pacu hingga 1.500 cc. Lantas, Timor juga bakal berencana menghadirkan mobil berjenis jip berkapasitas 2.000 cc.
“Kami akan memproduksi sedikitnya 50.000 unit sedan dan jip pada 1997 dari pabrik kami yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat,” ucap Tommy yang pada hari itu tengah menyerahkan 10 unit sedan Timor kepada Presiden Soeharto.
Pabrik perakitan di Cikampek itu, menurut Tommy, dibangun dengan dana investasi awal US$260 juta. Total dana investasi untuk proyek pabrik tersebut, ditaksir hingga US$800 juta. Sementara pabrik dibangun, proses produksi dilakukan di Surabaya, Jawa Timur.
Sayangnya, pada Maret 1998, proyek Mobnas Timor dijegal di sidang panel World Trade Organization (WTO) oleh Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Draf laporan WTO mencatat proyek Mobnas Timor diskriminatif sehingga Indonesia harus membatalkan kebijakan tersebut.
Hal itu terekam dalam pemberitaan harian Bisnis Indonesia edisi 18 Oktober 1996. Dalam laporan bertajuk Tommy: Timor tak terpengaruh WTO, PT Timor Putra Nasional bertekad jalan terus sekalipun Indonesia kalah dalam perdebatan di WTO.
Saat itu, Tommy Soeharto yang menjabat Presdir PT Timor Putra Nasional, menegaskan bila Indonesia ternyata kalah di forum WTO, bukan berarti kegiatan produksi mobil Timor harus dicabut.
Alasannya, penggugat Indonesia di WTO (dalam hal ini Jepang, Uni Eropa, dan AS) lebih melihat dari segi mengapa pemerintah Indonesia membuat peraturan tentang Mobnas.
"Ini yang lebih penting dan akan dibahas serta diargumentasikan oleh wakil Indonesia di WTO. Selain itu, Timor kan telah menjadi aset nasional dan saya pribadi hanya akan menjadi pemegang saham minoritas jika PT Timor go-public nanti," ujarnya seperti dilaporkan Harian Bisnis Indonesia.
Esemka Terbit dan Tenggelam
Selanjutnya, industri otomotif Indonesia sempat diramaikan dengan kehadiran Esemka. Mobil yang yang awalnya digembar-gemborkan sebagai mobil karya anak bangsa ini menjadi salah satu proyek kebanggaan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebelum Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kali terakhir Esemka terdengar yakni saat muncul di ajang IIMS 2023 sembari memamerkan mobil listrik bertajuk Esemka Bima EV.
Kemunculannya saat itu seakan menjadi pembuktian bahwa mobil Esemka benar-benar ada, bukan 'gaib' atau 'mitos' - istilah yang kerap dipakai warganet untuk mencemooh Esemka.
Bukan tanpa alasan, mobil Esemka disebut mobil 'gaib' lantaran sangat jarang ditemukan berlalu lalang di jalan raya. Dari pengamatan Bisnis, di area Boyolali, Solo dan Karesidenan Surakarta lainnya, jarang sekali ditemukan mobil Esemka berseliweran di jalanan.
Dilansir dari laman resminya, esemkaindonesia.co.id, berawal dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita yang sama untuk membuktikan bahwa anak-anak Indonesia bisa dan mampu untuk membuat mobil sendiri, maka terbentuklah sebuah komunitas yang kemudian dinamakan Esemka.
Jika menilik sejarahnya, Esemka dimulai pada 2007 yang mulanya dibuat sebagai proyek belajar siswa SMK di Solo. Kemudian, di bawah kepemimpinan Jokowi yang kala itu masih menjadi Wali Kota Solo, banyak sekolah vokasi (Sekolah Menengah Kejuruan/SMK) bermunculan dan mendorong semangat komunitas Esemka.
Presiden Joko Widodo memeriksa mobil listrik Esemka dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2). / JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Hasilnya adalah Esemka Rajawali yang pada akhirnya digunakan oleh Jokowi sebagai kendaraan dinas meskipun sempat gagal dalam uji kelayakan dan emisi.
Seiring berjalannya waktu Esemka berkembang ke jalur industri dengan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang diberi nama PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) yang 100% sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.
Singkat cerita, PT Solo Manufaktur Kreasi telah memiliki izin untuk memproduksi 8 jenis kendaraan dengan berbagai variasi. Meskipun demikian, warganet kerap membandingkan Esemka Bima EV dengan mobil buatan China yang sudah lebih dulu rilis yakni Shineray X30LEV.
Kini, Jokowi - sang pencetus Esemka - di akhir masa jabatannya sebagai presiden ke-7 RI justru terus menggenjot investasi mobil listrik dan ekosistemnya. Tak hanya mobil listrik, proyek mercusuar Jokowi yakni Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga semakin menenggelamkan 'proyek' Esemka hingga tak terdengar kabarnya saat ini.
Asa Baru Maung Pindad
Tak hanya berhenti di Esemka, Prabowo juga kerap memamerkan mobil 'perang' bernama Maung yang diproduksi PT Pindad. Bahkan, Prabowo yang kala itu masih menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) juga menyatakan Indonesia akan memproduksi mobil buatan dalam negeri.
Dia mengatakan bahwa pabrik-pabrik manufaktur di Indonesia akan memproduksi massal mobil Maung buatan dalam negeri.
"Kita mau pabrik-pabrik manufaktur semua di Indonesia tidak hanya dari luar negeri kita mau bikin mobil di Indonesia," katanya, dalam kegiatan Prabowo Menyapa, pada Minggu (9/7/2023).
Teranyar, mobil Maung MV3 Garuda Limousine yang diproduksi oleh PT Pindad (Persero) mencuri perhatian publik, setelah dipakai di acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 lalu.
Prabowo mendorong kemandirian industri nasional di bidang otomotif sebagai upaya maksimal dalam mewujudkan pengembangan kendaraan taktis militer dan kendaraan sipil secara utuh, mulai dari desain konsep sampai produksi massal.
Presiden Joko Widodo (kanan depan) disopiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri depan) didampingi Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kanan belakang), dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menaiki kendaraan taktis Pindad Maung 4x4 saat mengunjungi fasilitas produksi di Kantor Pusat PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad), Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023). / JIBI/Bisnis/Rachman
Menilik spesifikasi singkatnya, Garuda memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS/199 HP, transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 km/jam.
Dengan portofolio produsen alpalhankam, Pindad menerapkan proteksi kendaraan sebagai prioritas utama dengan dibekali fitur keamanan seluruh area kendaraan meliputi body dengan material composite armor yang memiliki ketahanan terhadap amunisi kal. 7,62 x 51 mm NATO ball & kal. 5,56 x 45 mm M193.
Berbeda dengan model sebelumnya, PT Pindad berencana memproduksi massal Maung MV3 yang sebelumnya dipakai oleh Paus Fransiskus. Adapun, PT Pindad memiliki kontrak pengadaan 5.000 unit Maung MV3.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor. Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri, menggunakan mobil Toyota Alphard.
Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara.
"Minggu depan saya akan pakai mobil maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo] ," tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).
Anggito menjelaskan produk tersebut 70% buatan Indonesia. Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan jenis mobil Maung mana yang akan menteri dan eselon I gunakan ke depan.
Pada perkembangan terkini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklarifikasi pernyataan Anggito, bahwa pernyataan itu disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, melainkan dalam rangka memberikan contoh untuk penggunaan produksi dalam negeri untuk mendorong industri lokal.
Di tengah ingar bingar tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah permasalahan yang dialami oleh Pindad terkait keuangan hingga pengelolaan dana pensiun.
Temuan itu tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 2021 hingga semester I/2023 pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya.
LHP tersebut disampaikan langsung oleh Anggota VIII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo kepada jajaran Direksi Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10/2024).
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dilakukan oleh BPK terhadap Pindad guna memastikan perseroan sebagai entitas negara telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Slamet, dikutip dari siaran pers yang dibagikan di laman resmi BPK, Kamis (24/10/2024).
Selain itu, BPK menemukan beberapa permasalahan lainnya seperti pengakuan aset dan pendapatan yang belum memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tidak hanya itu, auditor negara menemukan serta pengelolaan dana pensiun Pindad yang tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris Pindad untuk meningkatkan pengawasan, serta meminta Direksi untuk menerapkan prinsip tata kelola yang lebih ketat dan bertanggung jawab.
"BPK menilai temuan-temuan ini harus menjadi perhatian serius manajemen PT Pindad, khususnya pada temuan terkait financial distress, pengakuan aset, dan pengelolaan dana pensiun," tegas Anggota VII BPK itu.
Kendati demikian, BPK mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Pindad dalam menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya. Dari 87 rekomendasi yang diberikan, tingkat penyelesaian PT Pindad mencapai 94,25%, melampaui target penyelesaian BPK sebesar 75%.
