Bisnis.com, JAKARTA – Pabrikan otomotif asal Vietnam, VinFast memastikan progres pembangunan pabrik mobil listrik (electric vehicle/EV) perseroan di Subang, Jawa Barat masih berjalan sesuai rencana.
CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan, perseroan akan menuntaskan komitmen terhadap pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan pabrik pada akhir tahun ini.
"Proses pembangunan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan tetap berada pada jalur [on-track] untuk diselesaikan pada akhir 2025," ujar Kariyanto kepada Bisnis, dikutip Selasa (26/8/2025).
Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), progres pembangunan pabrik baru milik PT VinFast Automobile Indonesia itu sudah mencapai 77% per 18 Agustus 2025.
Pabrik pertama VinFast di Indonesia ini berdiri di atas lahan seluas 170 hektare dengan investasi awal sekitar US$200 juta atau sekitar Rp3,2 triliun dan memiliki kapasitas produksi hingga 50.000 unit per tahun.
Sejak resmi masuk pasar Indonesia tahun lalu, VinFast telah memperkenalkan empat model kendaraan listrik berbasis baterai (BEV), yaitu VinFast VF 3, VF e34, VF 5, dan VF 6.
Baca Juga
Di lain sisi, pemerintah mengidentifikasi bahwa sebagian kawasan pabrik VinFast tersebut masih tercatat sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam peta tata ruang, meskipun saat ini tidak ada lagi aktivitas persawahan di lokasi tersebut.
Alhasil, VinFast diminta untuk menyediakan lahan pengganti seluas tiga kali lipat dari area pabrik yang berstatus LP2B, agar investasi tetap berjalan dan lahan pertanian yang terdampak dapat digantikan.
Kariyanto pun menegaskan bahwa perusahaan akan selalu mematuhi ketentuan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap proyek yang dijalankan.
"Berdasarkan semua dokumen resmi yang kami peroleh hingga saat ini, tidak ada catatan penunjukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan [LP2B] di lokasi yang disetujui untuk pabrik kami di Subang," katanya.
Dia menambahkan, VinFast tetap akan mengikuti arahan pemerintah demi kelancaran investasi dan keberlanjutan kemitraan di Indonesia.
"Kami menghargai arahan pemerintah dan sebagai bagian dari investasi dan kemitraan berkelanjutan kami di Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk selalu menjaga komunikasi yang beritikad baik dengan pihak berwenang," pungkas Kariyanto.
Sebelumnya, pemerintah juga menyoroti status lahan tersebut terkait proyek serupa milik BYD. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kedua pabrik kendaraan listrik itu berpotensi menyerap banyak tenaga kerja, tetapi tetap perlu menyesuaikan status tata ruang.
“Tadi sudah disebutkan di areal itu ada kalimat LP2B, tetapi sesungguhnya areal sawahnya sudah tidak ada. Namun, kalimat LP2B-nya masih ada di peta data tata ruang,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis (14/8/2025).
Dedi menambahkan, Kementerian Pertanian telah memberikan rekomendasi strategis untuk menyediakan lahan pengganti baru sebanyak tiga kali lipat dari luasan yang tercatat.
“Saya mendapat rekomendasi strategis untuk mengganti tiga kali lipat. Jadi kalau ada area LP2B seluas 200 hektare, maka nanti disiapkan 600 hektare sawah baru,” jelasnya.
