Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BMW Kena Semprit Otoritas AS, Gunakan Komponen dari Kerja Paksa Uighur

AS menuding produsen komponen elektrik untuk mobil BMW berasal dari China yang ditengarai mengandalkan kerja paksa etnis Uighur.
Logo BMW yang terpampang di dealer Berlin, Jerman/Krisztian Bocsi/Bloomberg
Logo BMW yang terpampang di dealer Berlin, Jerman/Krisztian Bocsi/Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komite Keuangan Senator Amerika Serikat (AS) Ron Wyden memutuskan akan memperdalam penyelidikan terhadap penggunaan komponen elektronik oleh produsen mobil asal Jerman BMW dari pemasok terlarang China. AS telah lama menuding China melakukan kerja paksa terhadap etnis minoritas Uighur.

Sebelumnya, pada Mei lalu Wyden telah mengetahui bahwa BMW telah mengimpor lebih dari 8.000 unit kendaraan Mini Cooper ke Amerika Serikat dengan suku cadang dari pemasok China.

Sementara, pasokan China tidak diperkenankan masuk ke pasar berdasarkan undang-undang tahun 2021. 

Kongres pada 2021, telah mengesahkan undang-undang Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur (UFLPA) untuk memperkuat penegakan hukum guna mencegah impor barang dari wilayah Xinjiang China. 

AS menuding produksi di sana dilakukan dengan kerja paksa oleh anggota kelompok minoritas Uighur di negara tersebut. China pun telah membantah tuduhan tersebut.

Namun, BMW melanggar dengan terus mengimpor produk yang tidak sesuai ketentuan hingga bulan April yang lalu.

Alhasil, pada Senin (10/6/2024) Weyden mengirimkan pernyataan kepada CEO BMW Amerika Utara Sebastian Mackense mengenai perusahaan miliknya telah menyelesaikan pemeriksaan rantai pasok. Hal ini akan menentukan apakah produk lain yang diimpornya mengandung suku cadang dari pemasok China Sichuan Jingweida Technology Group (JWD).

“Apakah BMW yakin saat ini tidak mengimpor kendaraan yang mengandung komponen produksi JWD?” bunyi surat itu, meminta jawaban paling lambat tanggal 21 Juni, dikutip dari Reuters. 

Namun, BMW Group, tidak menanggapi hal tersebut dan bulan lalu pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan impor produk yang terkena imbas.

Saat ini, perusahaan akan mengambil langkah untuk mengganti suku cadang dengan menerapkan  standar dan kebijakan yang ketat mengenai praktik ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan kondisi kerja, yang harus dipatuhi oleh semua pemasok. (Maria Jessica Elvera Marus)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Redaksi
Editor : Kahfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper