Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan kendaraan listrik milik Grup Bakrie, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) merespons positif wacana pemerintah yang mempertimbangkan insentif untuk pelaku usaha yang menggunakan truk listrik.
Direktur Utama VKTR Gilarsi W Setijono mengatakan, hal tersebut menjadi angin segar bagi pelaku bisnis truk listrik di Indonesia.
“Nah, [insentif] itu yang kami harapkan. Sangat positif. Karena begini, kalau yang kendaraan truk solar itu diberi subsidi melalui harga solarnya, ya berilah subsidi kami juga, pengguna kendaraan listrik itu, misalnya melalui pengurangan pajak atau apapun lah,” ujar Gilarsi di Jakarta, dikutip Jumat (30/5/2025).
Menurutnya, insentif itu dapat membuat para pelaku usaha truk listrik bersaing secara adil dan setara dengan truk solar yang masih digunakan oleh sebagian besar pengusaha logistik.
“Mekanisme itu membuat kita akhirnya bermain dalam level playing field nih. Antara kendaraan yang combustion engine dengan kendaraan EV ini. Sekarang ini tidak level playing field. Jadi sangat dibutuhkan [insentif],” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, insentif itu diharapkan dapat menekan biaya logistik per ton/kilometernya agar nilainya setara antara truk listrik dengan truk solar.
Baca Juga
“Kalau kendaraan yang berbasis solar itu per ton/kilometer dapat subsidi segini, yang EV bisa enggak dapat rupiah yang sama per ton/kilometernya?” pungkas Gilarsi.
Sebagai tambahan informasi, VKTR juga telah meresmikan fasilitas perakitan bus dan truk listrik secara completely knocked down (CKD) di Magelang, Jawa Tengah.
Fasilitas ini memiliki kapasitas produksi hingga 3.000 unit per tahun. Kapasitas tersebut diproyeksikan untuk menjawab permintaan pasar kendaraan listrik komersial dalam negeri yang terus meningkat.
Pemerintah Pertimbangkan Truk Listrik
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa para pengusaha logistik yang beralih menggunakan truk listrik berpeluang diberikan insentif oleh pemerintah.
Hal tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengakselerasi target net zero emissions pada 2060 mendatang. Pasalnya, sejauh ini truk merupakan salah satu penyumbang polusi udara yang cukup tinggi.
AHY pun tak menampik bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam rangka peralihan menuju kendaraan niaga berbasis listrik, seperti ketersediaan infrastruktur pengisian daya (charging station) khusus truk listrik, hingga masih mahalnya komponen baterai yang memengaruhi biaya logistik.
Alhasil, menurutnya pemerintah akan memberikan dukungan berupa insentif bagi para pengusaha yang mulai bertransisi menggunakan kendaraan niaga berbasis listrik.
“Masih banyak tantangannya, masih mahal. Mungkin dua kali lipat harga angkutan barang yang [truk] listrik. Oleh karena itu, perlu ada upaya, insentif dan dukungan dari pemerintah agar pada saatnya akan dilakukan transisi," pungkas AHY.
.jpg?w=300&h=221)
